PERADABAN ISLAM DI INDONESIA SETELAH KEMERDEKAAN
MAKALAH
Disusun dan diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah : Sejarah
Pendidikan Islam
Dosen pengampu: Ustadz Ali Maulida M.Pd.I
Disusun oleh :
Sunarya: 201121037
SEKOLAH
TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
AL-HIDAYAH
KOTA BOGOR
2014
M/1436 H
“Tidak akan berbahagia / berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita (mengangkat wanita sebagai pemimpin) .”
Pada masa pemerintahannya, Presiden Megawati menghadapi tiga masalah utama di negeri ini, yaitu :
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar belakang
Revolusi Nasional meletus pada tanggal
17 Agustus 1945 dalam bentuk proklamasi kemerdekaan. Dengan ini tercapailah
kemerdekaan yang diidam-idamkan oleh rakyat Indonesia. Proklamasi mematahkan
belenggu penjajahan dan menciptakan hidup baru di berbagai bidang. Terutama di
bidang pendidikan sebagai desaigner karakter bangsa dirasa perlu
mengubah sistem pendidikan yang sesuai dengan suasana baru. Pada bulan Oktober
1945 para ulama di Jawa memproklamasikan perang jihad fisabilillah terhadap
Belanda / sekutu. Hal ini berarti memberikan fakta kepastian hukum terhadap
perjuangan umat Islam.
Setelah kemerdekaan Islam di Indonesia
memiliki catatan sejarah peradaban Islam yang panjang dari kepemimpinan
presiden pertama Ir. Soekarno dan sampai sekarang oleh Ir. Jokowi. Dalam
makalah ini pemakalah akan berusaha mencoba memberikan sedikit gambaran akan
perkembangan peradaban Islam yang terjadi khususnya di Negara Republik
Indonesia .
B.
Rumusan Masalah
Agar pembahasan makalah ini tidak
melenceng dari isi pembahasan, maka pemakalah membatasinya dengan rumusan
masalah sebagi berikut:
1.
Bagaimana
Perkembangan islam masa Orde Lama?
2.
Bagaimana Perkembangan islam masa Orde baru?
3.
Bagaimana Perkembangan islam masa Reformasi?
4.
Bagaimana Perkembangan islam masa Demokrasi?
5.
Apa
saja hasil Bentuk Peradaban Islam masa kemerdekaan- sekarang?
C. Tujuan
Tujuan di susunnya makalah ini antara lain ialah;
1. Untuk
mengetahui perkembangan Islam dimasa Orde Lama
2.
Untuk mengetahui perkembangan Islam
dimasa Orde Baru
3.
Untuk mengetahui perkembangan Islam
dimasa Reformasi
4.
Untuk mengetahui perkembangan Islam
dimasa Demokrasi
5.
Untuk mengetahui Bentuk Peradaban Islam masa
kemerdekaan- sekarang
BAB
II
PERKEMBANGAN ISLAM SETELAH
KEMERDEKAAN
A.
Islam masa Revolusi dan Demokrasi
Liberal
Masa seteleh diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, bisa
kita sebut sebagai Rezim Orde lama , dimana Soekarno bertindak sebagai kepala
negara. Pemerintahan Soekarno yang berlangsung sejak tahun 1945 nyatanya bisa dikategorikan
kedalam dua kelompok besar, yakni masa Demokrasi Liberal (1945-1958) dan
Demokrasi Terpimpin (1959-1966).
Pada awal kemerdekannya, Indonesia
menghadapi sebuah pertanyaan besar , apakah pemerintahan akan dijalankan
berlandaskan ajaran agama Islam ataukah secara sekuler? Hal ini dipicu oleh
tindakan dimentahkannya kembali Piagam Jakarta. Kedudukan golongan Islam
merosot dan dianggap tidak bisa mewakili jumlah keseluruhan umat Islam yang
merupakan mayoritas.
Misalnya saja, dalam KNIP dari 137
anggotanya, umat islam hanya diwakili oleh 20 orang, di BPKNIP yang
beranggotakan 15 orang hanya 2 orang tokoh Islam yang dilibatkan. Belum lagi
dalam kabinet, hanya Menteri Pekerjaan umun dan Menteri Negara yang dipercayakan
kepada tokoh Islam, padahal Umat Islam mencapai 90% di Indonesia. Dalam usaha
untuk menyelesaikan masalah perdebatan ideologi diambillah beberapa keputusan ,
salah satunya adalah dengan mendirikan Kementrian Agama.
B. Pembentukan Kementrian Agama
Pembentukan Kementrian Agama ini tidak lepas dari keputusan
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dalam sidangnya pada tanggal 25-26
Agustus 1945 yang membahas agar dalam Indonesia yang merdeka ini soal-soal
keagamaan digarap oleh suatu kementrian tersendiri, tidak lagi bagian tanggung jawab
kementrian Pendidikan. Kementrian Agama resmi berdiri 3 Januari 1946 dengan
Menteri Agama pertama M. Rasyidi yang diangkat pada 12 Maret 1946.
Awalnya kementrian ini terdiri dari tiga seksi ,kemudian
menjadi empat seksi masing-masing untuk kaum Muslimin, Potestan, Katolik Roma,
dan Hindu-Budha. Kini strukturnya pun berkembang, terdiri dari lima Direktorat
Jenderal ( Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Bimbingan Haji, Ditjen
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bimbingan masyarakat Katolik, Ditjen Bimbingan
Protestan dan Ditjen Bimbingan Hindu-Budha) juga dibantu oleh Inspektorat
Jenderal, Sekertariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pembangunan (Balitbang)
Agama serta Pusat pendidikan dan Latihan (Pusdiklat ) Pegawai.
Tujuan
dan Fungsi Kementrian Agama (dirumuskan pada 1967) :
1.
Mengurus serta mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah
serta membimbing perguruan-perguruan
agama.
2.
Mengikuti dan memperhatikan hal yang
bersangkutan dengan Agama dan keagamaan.
3. Memberi penerangan dan penyuluhan agama.
4.
Mengurus dan mengatur peradilan
agama serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum agama.
5.
Mengurus dan mengembangkan IAIN,
perguruan tinggi agama swasta dan pesantren luhur, serta mengurus dan mengawasi
pendidikan agama pada perguruan-perguruan tinggi.
6. Mengatur, mengurus dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji.
Meskipun Departemen Agama dibentuk,
namun tidak meredakan konflik ideologi pada masa sesudahnya.
Setelah Wakil Presiden mengeluarkan
maklumat No.X pada 3 November 1945 tentang diperbolehkannya pendirian
partai-partai politik, tiga kekuatan yang sebelumnya bertikai muncul kembali ,
Masyumi (majlis Syuro Muslimin Indonesia), Partai Sosialis (dengan falsafah
hidup Marxis ) dan PNI (Partai Nasionalis Indonesia) yang Nasionalis Sekuler.
Setelah pemilu tahun 1955, banyak terjadi dialog ideologi secara terbuka dan
memunculkan tiga alternatif dasar negara, yaitu : Islam, Pancasila dan Sosial
Ekonomi.
Pada kurun waktu ini , umat Islam
begitu kompak , buktinya dengan ditandatanganinya Kongres Umat Islam Indonesia
pada tanggal 7-8 November di Yogyakarta. Selain itu , dalam menghadapi pasukan
Belanda yang kembali setelah diboncengi NICA, para Kiyai dan Tokoh Islam
mengeluarkan fatwa bahwa mempertahankan kemerdekaan merupakan fardhu a’in,
sehingga munculah barisan Sabilillah dan Hizbullah. Hasil terpenting dari
kongres ini adalah terbentuknya suatu wadah perjuangan politik Indonesia.
Disisi lain, Syahrir yang merupakan
pimpinan KNIP mendesak untuk dilakukannya rekonstruksi KNIP melalui petisi 50
negara KNIP, tujuannya agar kabinet tak didominasi oleh kolaborator (jepang dan
Belanda). Desakan ini kemudian dikabulkan oleh Presiden, dengan demikian KNIP
mendapatkan Hak legislatif untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Selain itu,
Syahrir dan kelompoknya juga mendesak untuk dilakukannya perubahan mendasar
dalam sistem pemerintahan Republik, kabinet bukan bertanggung jawab kepada
Presiden, tapi kepada KNIP, dengan begitu sistem pemerintahan bukan lagi presidentil,
tetapi Parlementer.
Masyumi kurang sejalan dengan usulan
Syahrir karena pada kenyatannya Syahrir sangat erat berhubungan dengan Jepang
dan ekspensor Belanda. Presiden pada waktu itu setuju dengan usulan Syahrir,
bahkan kemudian Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri pada 14 November 1945.
Hasilnya, dari 14 anggota parlemen, hanya satu orang yang dapat dianggap
mewakili tokoh Umat Islam, yaitu H. Rasyidi yang kemudian bertamabah pada 3
Januari 1946 dengan diangkatnya M. Natsir sebagai Menteri Penerangan. Sejak
saat itu, Masyumi menjadi oposisi dan baru pada Kabinet Amir Syarfudin Masyumi
masuk sebagai partai koalisi.
Selanjutnya dalam kabinet Hatta, ada
empat masalah krusial yang harus dselesaikan , yaitu gerakan Darul Islam,
konsekuensi Perjanjian Renville, penyerahan kedaulatan melalui KMB dan
penanganan pemberontakan PKI pada 1948 di Madiun. Dalam kurun waktu 1950-1955
peranan parpol Islam mengalami pasang surut .
Setelah pemilu 1955 dimana
terpilihnya Kabinet Ali Sostroamidjoyo II yang merupakan koalisi PNI, Masyumi
dan NU. Kabinet ini kemudian jatuh pada 1957 karena ingin ikut serta dalam
kekuasaan pemerintahan, selain itu Perti dan Masyumi pun keluar dari kabinet
karena kurang setuju dengan kebijakan dalam menangani krisis di beberapa
daerah. Pemerintahan pun diambil alih oleh Presiden. Pada 1959, dikeluarkanlah
Dekrit Presiden tentang pembubaran konstituante dan sekaligus pemberlakuan
kembali Undang-undang Dasar tahun 1945 dan usaha-usaha partai Islam untuk
menegakan sIslam sebagai ideologi negara dalam konstituante pun mengalami jalan
buntu.
Dekrit ini sebenarnya ingin
mengambil jalan tengah untuk menyatakan bahwa Piagam Jakarta terkandung dalam
UUD 1945, namun tampaknya kemudian menjadi awal bergantinya sistem demokrasi
Liberal berganti menjadi demokrasi terpimpin.
C. Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden Pada 1959,
berakhirlah masa Demokrasi liberal, berubah menjadi Demokrasi terpimpin
Soekarno. Timbulnya pemusatan kekuasaan mencuatkan konsekuensi yang variatif
terhadap partai-partai islam.
Dengan beberapa Keppres, sejumlah Parpol dikebiri karena
dianggap menciptakan pemerintahan yang tidak efektif. Beberapa tindakan seperti
kristalisasi NU dan PSII, ( namun Perti yang dianggap wakil kelompok NASAKOM
dibiarkan tetap ada), sedangkan yang terjadi pada Masyumi, beberapa pemimpinnya
yang dianggap pendukung sejati negara Islam dan oposisi yang tak berkesudahan
dipenjarakan dan Masyumi di bubarkan pada 1960.
Partai islam yang tersisa (NU, Perti dll) melakukan
penyesuaian diri dengan keinginan Soekarno yang didukung oleh ABRI dan PKI.
Beberapa bentuk penyesuaiannya seperti pemberian gelar Waly Al-Amr
al-Dahruri bi al-Syaukah kepada Soekarno oleh NU, dan Doktor Honoris
Causa dari IAIN dengan promotor K.H. Saifudin Zuhri (salah satu pimpinan
NU). NU mendukung beberapa manipol Usdek Soekarno, sehingga pasca dibubarkannya
Masyumi, NU menjadi Partai Islam terbesar pada waktu itu. Beberapa pihak
menganggap NU sebagai partai oportunis karena sikap proaktifnya. Anggapan ini
kemudian dibantah oleh petinggi-petinggi Nu, merka beralasan hal ini sebagai
bentuk pengimbangan terhadap kekuatan PKI. Namun tetap saja secara keseluruhan
peranan partai Islam mengalami Kemerosotan. Tak ada jabatan menteri penting
yang dipercayakan kepada tokoh Islam dalam masa Demokrasi Terpimpin ini.
Satu-satunya kepentingan Islam yang diluruskan adalah keputusan MPRS tahun 1960
yangmemberlakukan pengajaran agama di Universitas dan perguruan tinggi.
Legislasi Islam sebagai ideologi negara dianggap mepmberi pengaruh negatif
terhadap pemerintahan.
Di masa Demokrasi terpimpin ini, Soekarno kembali
menyuarakan ide lamanya NASAKOM (Nasionalis, Agamis,dan Komunis), suatu
pemikiran yang ingin menyatukan Nasionalis “sekular”, Islam dan Komunis.
Gagasan ini adalah upaya untuk meredam gejolak politik antara kelompok-kelompok
tersebut. Dengan menampung ketiganya dalam satu payung, Soekarno mencoba
mengendalikan tiga unsur politik ini. Namun, dengan adanya upaya ini maka
implikasinya, peranan partai mengalami erosi karena , kecuali PKI yang
memainkan peranan penting.
Keadaan ini menimbulkan ketegangan antara Islam dan komunisme
dan munculnya ketidakpuasan dari pihak Nasionalis Sekuler dan angkatan
bersenjata. Kemudian muncul semacam anggapan adanya pengkhianatan Soekarno
terhadap Pancasila. Soekarno dianggap berselingkuh. Pancasila ditafsirkan
sesuai dengan caranya sendiri. Meskipun dalam Pancasila sendiri, unsur-unsur
NASAKOM ini nampak jelas ada di dalamnya. Tetapi dengan mengangkatnya dari
sebuah substansi yang ada di dalam menjadi sebuah ideologi yang setara, maka
penduaan ini tidak terelakkan. Indonesia harus mengangkat Pancasila sekaligus
menjunjung NASAKOM-isme. Slogan-slogan, kemakmuran, kesejahteraan, nasionalisme
yang agamis berusaha diserukannya , mungkin untuk mengangkat citranya.
Akhirnya masa kejatuhan kekuasaannya pun tiba. Kondisi
negara berkebalikan dengan slogan-slogan Soekarno yang pada waktu itu ia gembar-gemborkan.
Dengan inflasi keuangan negara sebesar 600 persen, maka era Soekarno pun
berakhir, dengan gagalnya Geakan 30 September PKI tahun 1965, dimana umat Islam
bersama ABRI dan golongan lain
bekerjasama menumpasnya.[1]
D.
Perkembangan
Islam Pada Masa Orde Baru (1966-1998)
Usaha
partai-parti Islam untuk menegakkan Islam sebagai Idiologi negara dalam
konstituante mengalami jalan buntu. Partai-partai Islam itu melakukan
penyesuaian terhadap kebijakan Soekarno, tetapi secara keseluruhan peranan-peranan
partai-partai Islam mengalami kemerosotan. Tidak ada jabatan menteri berposisi
penting yang diserahkan kepada Islam sebagaimana yang terjadi pada masa
demokrasi parlementer. Satu-satunya kepentingan Islam yang diluluskan adalah
keputusan MPRS tahun 1960 yang memberlakukan pengajaran agama di Universitas
dan perguruan Tinggi.
Meskipun ummat Islam merupakan 87% penduduk Indonesia dalam
kehidupan berbangsa ini, ide negara Islam secara terus-menerus ditolak. Bahkan
partai-partai Islam mulai dari masa penjajahan hingga masa kemerdekaan selalu
mengalami kekalahan, kecuali diawal pergerakan nasional.
Bahkan sekarang dengan pembaharuan
politik partai-partai berideologi Islam pun lenyap.
Kegiatan Islam
semakin berkembang pada masa orde baru ini, diantaranya:
- Bangunan-bangunan baru Islam (Masjid dan Mushallah)
- Pembangunan Madrasah, Pesantren dan juga Universitas Islam.
- Adanya kegiatan bulan Ramadhan (Pesantren kilat)
- Aktivitas Sosial keagamaan.
- Puisitasi Islam, drama, dan pegelaran seni Islam lainnya.
Sejak ditumpasnya G 30 S/PKI pada
tanggal 1 oktober 1965 bangsa Indonesia telah memasuki pase baru yang diberi
nama Orde Baru. Perubahan Orde Lama menjadi Orde Baru berlangsung melalui
kerjasama erat antara pihak ABRI atau tentara dan gerakan-gerakan pemuda yang
disebut angkatan 1966. Sejak tahun 1966 para pemuda dam mahasiswa melakukan
demontrasi dijalan-jalan sebagian secara spontan sebagian lagi atas perencanaan
pihak lain mula-mula memprotes segala macam penyalahgunaan kekuasaan sampai
protes terhadap Soekarno.
Sebagaimana dikemukakan diatas MPRS
pada tahun 1966 telah bersidang. Pada waktu itu sedang dilakukan upaya untuk
membersihkan sisa-sisa mental G 30 S/ PKI. Dalam keputusannya bidang pendidikan
agama telah mengalami kemajuan. Dengan demikian sejak tahun 1966 pendidikan
agama menjadi hak wajib mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Umum Negeri
di seluruh Indonesia.
Sejak tahun 1966 telah terjadi
perubahan besar pada bangsa Indonesia, baik menyangkut kehidupan sosial, agama
maupun politik. Periode ini disebut zaman Orde Baru dan zaman munculnya
angkatan baru yang disebut angkatan 66. pemerintah Orde Baru bertekad
sepenuhnya untuk kembali kepada UUD 1945 dan melaksanakannya secara murni dan
konsekuen. Pemerintah dan rakyat membangun manusia seutuhnya dan masyarakat
Indonesia seluruhnya.
Berdasarkan tekad dan semangat tersebut,
kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya, makin memperoleh tempat yang
kuat dalam struktur organisasi pemerintahan dan dalam masyarakat pada umumnya.
Dalam sidang-sidang MPR yang menyusun GBHN sejak tahun 1973 hingga sekrang,
selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di
sekolah-sekolah negeri dalam semua jenjang pendidikan, bahkan pendidikan agama
sudah dikembangkan sejak Taman Kanak-Kanak (Bab V pasal 9 ayat 1 PP Nomor 2
Tahun 1989).
Pembangunan nasional memang
dilaksanakan dalam rangka pembangunan warga dan masyarakat Indonesia seutuhnya.
Hal ini berarti adanya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara
pembangunan bidang jasmani dan rohani, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan
hidupnya secara seimbang. Pembangunan seperti ini menjadi pangkal tonggak
pembangunan bidang agama.
E. Perkembangan Islam Dibawah Pimpinan Prof. Dr.
Bacharuddin Jusuf Habibie
Dibawah pimpinan Presiden Habibie, 21 mei
1998, kamis legi 24 Muharram 1419, hingga 20 oktober 1999, Rabu Pon, 10 Rajab
1420, Indonesia harus melepaskan Timor- Timur. Pada sisi lain, presiden Habibi,
dalam waktu relatif singkat masa pemerintahannya, menunjukkan prestasi kerjanya
yang sangat menakjubkan. Berhasil menyelamatkan krisis moneter dan melengkapi
lahirnya Bank muamalah dan Bank Syariah. Hal ini sebagai pertanda Presiden habibi,
tidak dapat diragukan lagi kedekatannya dengan Ulama dan santri, apalagi
sebagai pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia- ICMI yang pertama Di
Malang.[2]
Selain menjadi Presiden Presiden Habibi
merupakan seorang Ilmuwan Muslim dibidang Aero Dinamika. Beliau berhasil
menciptakan pesawat terbang CN 35 yang mampu melakukn short take off and
landing, hanya 400 meter, merupakan prestasi tanpa tanding di kelasnya di dunia.
Diikuti dengan penciptaan Air Bus 600 yang tercepat di dunia.
1. Sang Pelopor Pembentuk ICMI
Ikatan
Cendekiawan Muslim Indonesia disingkat ICMI adalah sebuah organisasi cendekiawan muslim di Indonesia. Kelahiran
ICMI bukankah sebuah kebetulah sejarah belaka, tapi erat kaitannya dengan
perkembangan global dan regional di luar dan di dalam negeri. Menjelang akhir dekade 1980-an dan
awal dekade 1990-an, dunia ditandai dengan berakhirnya perang dingin dan
konflik ideologi.
Seiring dengan itu semangat
kebangkitan Islam di belahan dunia timur ditandai dengan tampilnya Islam
sebagai ideologi peradaban dunia dan kekuatan altenatif bagi perkembangan
perabadan dunia. Bagi Barat, kebangkitan Islam ini menjadi masalah yang serius
karena itu berarti hegemoni mereka terancam. Apa yang diproyeksikan sebagai
konflik antar peradaban lahir dari perasaan Barat yang subyektif terhadap Islam
sebagai kekuatan peradaban dunia yang sedang bangkit kembali sehingga mengancam
dominasi peradaban Barat.
Kebangkitan umat Islam ditunjang
dengan adanya ledakan kaum terdidik (intelectual booming) yang di kalangan
kelas menengah kaum santri Indonesia. Program dan kebijakan Orde Baru secara
langsung maupun tidak langsung telah melahirkan generasi baru kaum santri yang
terpelajar, modern, berwawasan kosmopolitan, berbudaya kelas menengah, serta
mendapat tempat pada institusi-institusi modern. Pada akhirnya kaum santri
dapat masuk ke jajaran birokrasi pemerintahan yang mulanya didominasi
oleh kaum bangsawan dan di beberapa tempat oleh non muslim. Posisi
demikian jelas berpengaruh terhadap produk-produk kebijakan pemerintah.
Dengan kondisi yang membaik ini,
maka pada dasa warsa 80-an mitos bahwa umat Islam Indonesia
merupakan mayoritas tetapi secara teknikal minoritas runtuh dengan
sendirinya. Sementara itu, pendidikan berbangsa dan bernegara yang diterima
kaum santri di luar dan di dalam kampus telah mematangkan mereka buka saja
secara mental, tapi juga secara intelektual. Dari mereka itulah lahir critical
mass yang responsif terhadap dinamika dan proses pembangunan yang sedang
dijalankan dan juga telah memperkuat tradisi inteletual melalui pergumulan ide
dan gagasan yang diekpresikan baik melalui forum seminar maupun tulisan di
media cetak dan buku-buku. Seiring dengan itu juga terjadi perkembangan dan
perubahan iklim politik yang makin kondusif bagi tumbuhnya saling pengertian
antara umat Islam dengan komponen bangsa lainnya, termasuk yang berada di dalam
birokrasi.
ICMI
dibentuk pada tanggal 7 Desember 1990 di sebuah pertemuan kaum cendekiawan muslim
di Kota Malang
tanggal 6-8 Desember 1990. Di pertemuan itu juga dipilih Baharuddin Jusuf Habibie
sebagai ketua ICMI yang pertama. Kelahiran ICMI berawal dari diskusi kecil di bulan Februari
1990 di masjid kampus Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang. Sekelompok
mahasiswa merasa prihatin dengan kondisi umat Islam, terutama kadena ? berserakannya?
keadaan cendekiawan muslim, sehingga menimbulkan polarisasi kepemimpinan di
kalangan umat Islam. Masing-masing kelompok sibuk dengan kelompoknya sendiri,
serta berjuang secara parsial sesuai dengan aliran dan profesi masing-masing.
Dari forum itu kemudian muncul
gagasan untuk mengadakan simposium dengan tema Sumbangan Cendekiawan
Muslim Menuju Era Tinggal Landas yang direncanakan akan dilaksanakan pada
tanggal 29 September ? 1 Oktober 1990. Mahasiswa Unibraw yang terdiri dari
Erik Salman, Ali Mudakir, M. Zaenuri, Awang Surya dan M. Iqbal berkeliling
menemui para pembicara, di antaranya Immaduddin Abdurrahim dan M. Dawam
Rahardjo.
Dari hasil pertemuan tersebut
pemikiran mereka terus berkembang sampai muncul ide untuk membentuk wadah
cendekiawan muslim yang berlingkup nasional. Kemudian para mahasiswa tersebut
dengan diantar Imaduddin Abdurrahim, M. Dawam Rahardjo dan Syafii Anwar
menghadap Menristek Prof. B.J. Habibie dan meminta beliau untuk memimpin wadah
cendekiawan muslim dalam lingkup nasional. Waktu itu B.J. Habibie menjawab,
sebagai pribadi beliau bersedia tapi sebagai menteri harus meminta izin dari
Presiden Soeharto. Beliau juga meminta agar pencalonannya dinyatakan secara
resmi melalui surat dan diperkuat dengan dukungan secara tertulis dari kalangan
cendekiawan muslim. Sebanyak 49 orang cendekiawan muslim menyetujui pencalonan
B.J. Habibie untuk memimpin wadah cendekiawan muslim tersebut.
Pada tanggal 27 September 1990,
dalam sebuah pertemuan di rumahnya, B.J. Habibie memberitahukan bahwa usulan
sebagai pimpinan wadah cendekiawan muslim itu disetujui Presiden Soeharto.
Beliau juga mengusulkan agar wadah cendekiawan muslim itu diberi nama ? Ikatan
Cendekiawan Muslim se-Indonesia, disingkat ICMI.
Tanggal 28 September 1990, sejumlah
cendekiawan muslim bertemu lagi dalam rangka persiapan simposium yang akan
diselenggarakan bulan Desember. Pada tanggal 25-26 November 1990, sekitar 22
orang cendekiawan yang akan membentuk wadah baru berkumpul di Tawangmangu, Solo
dalam rangka merumuskan beberapa usulan untuk GBHN 1993 dan pembangunan Jangka
Panjang Tahap kedua 1993-2018 serta rancangan Program Kerja dan Struktur
Organisasi ICMI.
Pelaksanaan simposium sempat
terganggu oleh gugatan tentang rencana B.J. Habibie sebagai calon Ketua Umum
ICMI karena beliau sebagai birokrat. Kepemimpinannya dikhawatirkan akan
berdampak negatif terhadap kebebasan para cendekiawan muslim. Tanggal 30
November - 1 Desember, panitia secara khusus mengadakan rapat untuk
menjawab isu negatif soal pemilihan Habibie. Dari pertemuan tersebut
menghasilkan beberapa komitmen, pertama, berdirinya ICMI merupakan ungkapan
syukur umat Islam yang mempu melahirkan sarjana dan cendekiawan. Kedua, untuk
memimpin ICMI diperlukan tokoh cendekiawan muslim yang reputasi nasional dan
internasinal serta dapat diterima oleh umat Islam, masyarakat Indonesia maupun
pemerintah. Ketiga, hanya Unibraw ? salah satu wahana keilmuan- yang cukup
pantas melahirkan organisasi itu, apalagi pemerkasanya adalah mahasiswa
univeritas tersebut.
Halangan juga sempat datang dari aparat
keamanan setempat. Dalam rapat gabungan antara penyelenggara, pemda dan aparat
keamanan di Surabaya, empat hari menjelang acara, aparat keamanan menyoal
pembentukan organisasi tersebut. ICMI, kata mereka harus diwaspadai. Tapi Abdul
Aziz Hosein yang menghadiri acara tersebut sebagai panitia penyelenggara
mengatakan bagaimanapun ICMI akan terbentuk karena presiden sudah menyetujui
dan AD/ART-nya sudah disusun.
Tanggal 7 Desember 1990 merupakan
lembaran baru dalam sejarah umat Islam Indonesia di era Orde Baru, secara resmi
Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dibentuk di Malang. Saat itu juga
secara aklamasi disetujui kepemimpinan tunggal dan terpilih Bahharuddin Jusup
Habibie sebagai Ketua Umum ICMI yang pertama. Dalam sambutannya beliau
mengatakan bahwa dengan berdirinya ICMI tidak berarti kita hanya memperhatikan
umat Islam, tetapi mempunyai komitmen memperbaiki nasib seluruh bangsa
Indonesia, karena itu juga merupakan tugas utama.[3]
F. Perkembangan Islam Dibawah Pimpinan Prof.
Dr.K.H Abdurrahman Wahid
Dibawah pimpinan K.H Abdurrahman wahid,
23 oktober 1999, sabtu legi, 13 rajab 1420 H, hingga 22 juli 2001, ahad wage, 1
jumadil Awaal 1422, terjadi goncangan situasi Nasional diberbagai bidang, tak
dapat dielakkan. Dampaknya masa pemerintahan K.H Abdurrahman Wahid sangat
pendek.
Perlu dicatat disini, sebenarnya,
kesediaan K.H Abdurrahman Wahid merupakan desakan dari Prof. Dr. Amin Rais,
Ketua MPR dari Partai Amanat Nasional yang menyatakan, perlu adanya pergantian
presiden jangan hanya dari perserikatan Muhammadiyah saja. Sekarang waktunya
presiden dari Nahdathul Ulama.
Pada saat menjelang
pemilihan oleh MPR, calon Presiden Prof. Dr. Yusril Mahendra dari Partai Bulan
Bintang mengundurkan diri. Dengan tujuan agar suara Islam hanya untuk K.H
Abdurrahman Wahid. Latar belakang proses pengangkatan K.H Abdurrahman Wahid
sebagai Presiden RI ke-4 itu menjadikan alumnus pesantren untuk pertama
kalinya, terpilih oleh MPR sebagai Presiden RI.
Dalam memanfaatkan masa
keprsidennya, K.H. Abdurrahman Wahid, banyak melakukan kunjungan di berbagai negara.
Presiden Abdurrahman Wahid membangun hubungan diplomatik dan menumbuhkan kesan
Indonesia tetap eksis pasca reformasi. Berita-berita dari Barat merupakan news imperialism-penjajahan berita,
bernuansa menegatifkan indonesia. Digambarkan sebagai negara dan bangsa dengan
mayoritas komunitas Islamnya sedang terpuruk. Untuk melawannya, Presiden K.H.
Abdurrahman Wahid dengan rombongan muhibahnya memperlihatkan Indonesia tidak
sebagaimana yang diberitakan oleh sumber berita barat yang tidak bertanggung
jawab.
Selain itu, dibawah presiden K.H. Abdurrahman Wahid, dalam upayanya menarik
kembali wiraniagawan cina yang eksodus dari Indonesia, dengan cara menghidupkan
kembali Kong Fu Tsu. Dengan cara ini, diharapkan proses
pembaruan bangsa atau hubungan etnis cina-Non- Pribumi dengan etnis Indonesia-
Pribumi lainnya, akan semakin akrab.[4]
Namun, dalam masa
kepemerintahannya Agama Islam seakan terseok-seok dengan banyaknya Fenomena
kepemimpinan yang unik sehingga masyarakat muslim di Indonesia bertanya-tanya
dan sangat meragukan akan kepemimpinannya.
Hal-hal
unik yang terjadi pada Era K.H Abdurrahman Wahid diantaranya:
- Mengatakan al-Qur’an sebagai kitab paling porno di dunia
- Memperjuangkan pluralisme
- Mengakui semua agama benar
- Menjalin kerjasama dengan Israel
- Mendukung gerakan kristenisasi
- Membela Ahmadiyah
- Ingin mengganti ucapan assalamu alaikum dengan selamat siang.
- Tidak bersimpati terhadap korban Muslim pada perang Ambon.
- Di dalam RUU Sisdiknas, Gus Dur lebih membela aspirasi kaum kafirin untuk mentiadakan / mencabut pasal memasukkan pelajaran agama di sekolah-sekolah, dan justru menentang aspirasi kaum Muslim agar pasal pelajaran agama di sekolah-sekolah dimasukkan di dalam UU Sisdiknas. Di dalam hal ini, kaum Kristen menuntut supaya pasal pendidikan agama dicabut dari sistem Sisdiknas, karena dengan demikian supaya kaum Kristen semakin mudah mengkafirkan generasi Muslim di Indonesia.
- Menginginkan Indonesia menjadi sekuler.
- Di dalam RUU Pornografi, kembali Gus Dur lebih membela aspirasi kaum kafirin agar DPR tidak mensahkan RUU Anti Pornografi menjadi undang-undang, dan justru menentang aspirasi kaum Muslim supaya Indonesia / DPR mensahkan UU Anti Pornografi demi menjaga moral bangsa. Pada moment inilah Gus Dur menyatakan bahwa Alquran adalah kitab paling porno se-Dunia!
- Gus Dur ikut bersama kaum kafirin merangsek untuk menuntut Pemerintah mencabut pasal penodaan agama. Padahal pasal itu amat sentral demi terjaminnya kerukunan umat beragama. Yang dibidik Gusdur adalah kaum Muslim, supaya kaum Muslim tidak berkutik ketika agama nya dihina.
- Gusdur ikut bersama kaum kafirin merangsek untuk menuntut Pemerintah mencabut pasal pendirian rumah ibadah melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Padahal pasal itu amat sentral demi terjaminnya kerukunan umat beragama. Yang dibidik Gusdur adalah kaum Muslim, supaya kaum Muslim tidak berkutik ketika kaum kafirin membangun Gereja di mana-mana.
- Dibaptis. Ini pertanda bahwa Gus Dur adalah munafik. Kalau memang ia benar-benar murtad dari Islam, maka hal itu tidak masalah sama sekali. Namun belakangan ia masih juga mengaku Muslim, dan pembaptisannya itu ia gunakan untuk menyerang Islam.
- Pemberian Raja Brunei untuk rakyat Indonesia yang kala itu sedang kelaparan, dimakan sendiri oleh Gus Dur. Dia bilang bahwa pemberian Raja Brunei itu adalah untuk pribadinya saja.
- Menyerukan supaya MUI (Majelis Ulama Indonesia) dibubarkan.
- Merestui dan membela Inul dengan goyang ngebornya, padahal semua Ulama sudah mengutuknya.
- Menghadiri dan mendukung kontes kecantikan ala WARIA.
- Ziarah dan berdo’a di salah satu Gereja di Jakarta.
- Ziarah dan berdo’a di Watu Pinabentengan di kakas MINAHASA atas saran seorang pendeta Kristen yang katanya bisa meramal masa depan. [5]
G.
Perkembangan Islam Pada masa Megawati soekarno Putri
Pembaharuan yang dilaksanakan secara
drastis, menimbulkan kesulitan yang besar. Berakhirlah masa kepresidenan K.H.
Abdurrahman Wahid. Akhirnya, sidang DPR-MPR memutuskan, mengangkat wakil
Presiden Megawati menjadi Presiden, 23 Juli 2001 Rabu Kliwon, 19 Safar 1365
hingga 20 Oktober 2004, Rabu Kliwon, 6 Ramadhan1425. Terpilihnya Megawati
menjadi Presiden ini merupakan catatan buram Peradaban Islam di Indonesia yang
mana mayoritas umat Islam harus dipimpin oleh seorang pemimpin wanita, padahal
jelas sekali dalam Al-Qur’an dan Hadits perempuan diharamkan untuk memimpin
suatu negeri yang cakupannya sangat luas.
“Tidak akan berbahagia / berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita (mengangkat wanita sebagai pemimpin) .”
Hadits ini dikeluarkan oleh:
Imam
Al-Bukhari dalam kitab Shahihnya di dua tempat. Kitabul Maghazi bab Kitab
An-Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ila Kisra wa Qaisar no. 4425 dan Kitabul
Fitan no. 7099.
Pasangan
Megawati - Hamzah Haz mengumumkan kabinetnya pada tanggal 9 Agustus 2001.
Kabinetnya bernama "Kabinet Gotong Royong". Program Kerja Kabinet
tersebut di antaranya sebagai berikut :
1.
Mewujudkan otonomi yang tangguh.
2.
Menyehatkan bank.
3.
Memantapkan fungsi dan peran TNI dan Polri.
Pada masa pemerintahannya, Presiden Megawati menghadapi tiga masalah utama di negeri ini, yaitu :
1.
Adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
2.
Merosotnya pengangguran dan menurunnya tingkat perekonomian.
3.
Merosotnya kewibawaan hukum.
Pada masa Presiden
Megawati beliau menerima tamu utusan Presiden Amerika Serikat, Menteri Negara
Urusan Keamanan Dalam Negeri Amerika serikat Tom Ridge, 10 Maret 2004,
menyampaikan pesan kepada Presiden Megawati Soekarnopoetri, agar Abu Bakar
Ba’asyir ditangkap dan dipenjarakan dengan diadili ulang.
Pesantren Ngruki
Surakarta sebenarnya kampusnya relative kecil, tidak sehebat kantor CIA, dan
organisasi tata kerjanya pun tidak secanggih CIA Amerika Serikat, dan K.H. Abu
Bakar Ba’asyir sudah berusia lanjut namun mengapa sangat diperhitungkan dan
ditakuti keberadaannya oleh Amerika Serikat sebagai Negara superpower.
Padahal K.H. Abu bakar
ba’asyir meninggalkan Indonesia ke Malaysia karena tidak menyetujui asas
tunggal Pancasila. Dibaca oleh K.H. Abu Bakar ba’asyir, pembicaraan dan
pelaksanakan Pancasila sebagai pelajaran PMP di sekolah, seminar, lokakarya,
penataran, bertujuan mendiskreditkan Islam secara terselubung.
H. Perkembangan Islam Era Susilo
Bambang Yudhoyono
Lingkungan keluarga
Pondok Pesantren Termas Pacitan Karesidenan Madiun, melahirkan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono. Demikian pula, Wakil Presiden Jusuf Kalla terakhir dari
lingkungan kehidupan Pesantren di Makassar sebagai daerah pengaruh Walilullah
Syech Yusuf.
Dengan adanya
pergantian sistem peilihan langsung untuk Pemilu Presiden, pasangan Megawati-Hasyim
Muzadi, PDIP-NU gugur karena hanya memeperoleh 42.833.652 suara atau 39.09%.
Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, Partai Demokrat dan Partai
Golkar, memperoleh suara rakyat mencapai jumlah 66.731.944 suara atau 60.91%.
Susilo bambang
Yudhoyono –SBY diangkat resmi sebagai Presiden RI, dan Muhammad Jusuf Kalla
sebagai Wakil Presiden, pada 20 Oktober 2004, rabu Kliwon, 6 Ramadhan 1425,
untuk periode kepresidenan beliau menjabat selama dua periode. Pada masa
pemerintahannya beliau banyak memfokuskan pada tatanan perekonomian, social,
dan pendidikan masyarakat Indonesia.
Program-program yang dicanangkan pada
masa kepemerintahannya diantaranya adalah:
1.
Bantuan Kesejahteraan Guru yang
Ditingkatkan
2.
Bantuan Operasional Sekolah
3.
Upah Minimum Gaji Buruh yang mulai
dinaikkan
4.
Bantuan Kesehatan
5.
Bantuan Langsung Tunai
I.
Perkembangan
Islam Era Jokowi
Tahun 2014
tepatnya tanggal 20 Oktober Indonesia memasuki
tahun dimana masa pergantian kepemimpinan Negara Republik Indonesia yang
sebelumnya dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 Periode. Dalam masa
pergantian kepemimpinan banyak peristiwa terjadi yang cukup menghebohkan
suasana politik di Indonesia antara pendukung mayoritas ormas Islam dengan
pendukung partai Nasionalis yang berkoalisi dengan beberapa partai Islam.
Setelah melewati fase-fase pemilihan demokratis terpilihlah Presiden RI
Indonesia yang ke- 7 beliau adalah Ir. Joko widodo, hubungan kedekatan beliau
dengan Megawati, partai Nasionalis serta Negara- Negara Adidaya membuat namanya
menjulang tinggi dalam kursi kepemimpinan. Memang sudah bukan rahasia umum lagi
bahwasanya kepemimpinan Negara yang mayoritas Islam akan di pengaruhi oleh
Negara yang memang ingin menghancurkan kejayaan umat islam itu sendiri. Amerika
dan Kaum Yahudi merupakan otak dibalik skenario semuanya itu dengan banyak
konspirasi yang dilakukannya. Diawal Pemerintahannya beliau berani menaikkan
harga BBM sehingga membuat masyarakat menjadi resah, banyak kabinet
kepemerintahan yang dibentuk sangat menghambat kemajuan Islam di Indonesia
karena didalamnya terdapat Orang Non
Islam dan Liberal yang tidak Pro kebijakan Islam.
J.
Bentuk
Hasil Peradaban Islam Di Indonesia Setelah Kemerdekaan-Sekarang
1. Departemen
Agama
Pada masa kemerdekaan
masalah-masalah agama secara resmi diurus satu lembaga yaitu Departemen Agama.
Keberadaan Departemen Agama dalam struktur pemerintah Republik Indonesia
melalui proses panjang. Sebagai bagian dari pemerintah negara Republik
Indonesia; Kementerian Agama didirikan pada 3 Januari 1946 tepatnya pada masa
pemerintahan Soekarno. Dasar hukum pendirian ini adalah Penetapan Pemerintah
tahun 1946 Nomor I/SD tertanggal 3 Januari 1946.
2. Bidang
Lembaga Pendidikan
Setelah Indonesia merdeka dan mempunyai Departemen Agama,
maka secara instantional Departemen Agama diserahi kewajiban dan bertanggung
jawab terhadap pembinaan dan pengembangan pendidikan agama dalam
lembaga-lembaga tersebut. Lembaga pendidikan agama Islam ada yang berstatus
negeri dan ada yang berstatus swasta.
Pendidikan Islam setahap demi
setahap dimajukan. Istilah pesantren yang dulu hanya mengajar agama di surau
dan menolak modernitas pada zaman kolonial, sudah mulai beradaptasi dengan
tuntutan zaman. Sekolah agama, termasuk madrasah ditetapkan sebagai model dan
sumber pendidikan Nasional yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.
Pada tahun 1958 pemerintah terdorong
untuk mendirikan Madrasah Negeri dengan ketentuan kurikulum 30% pelajaran agama
dan 70% pelajaran umum. Sistem penyelenggaraannya sama dengan sekolah-sekolah
umum dengan perjenjangan; Madrasah Ibtida`iyyah Negeri (MIN) setingkat SD
dengan lama belajar 6 tahun, Madrasah Tsanawiyyah Negeri (MTsN) setingkat SMP
lama belajar 3 tahun, dan Madrasah ‘Aliyah Negeri (MAN) setingkat SMA lama
belajar 3 tahun.
Selain itu tuntutan untuk mendirikan perguruan
tinggi juga meningkat. Sebelum kemerdekaan sebenarnya sudah berdiri perguruan
tinggi pertama, yaitu Sekolah Tinggi Islam didirikan oleh Persatuan Guru-guru
Agama Islam (PGAI) di Padang. Di Jakarta didirikan STI (Sekolah Tinggi Islam)
pada Juli 1945 oleh beberapa pemimpin Islam, yaitu Hatta dan M. Natsir. Karena
pergolakan kemerdekaan, STI dipindah ke Yogyakarta dan pada 22 Maret 1945 STI
berubah menjadi UII (Universitas Islam Indonesia). Setelah kemerdekaan di Yogya
juga dibuka UGM (Universitas Gadjah Mada). Pemerintah kemudian menawarkan untuk
menegerikan UII dan UGM. UII menerima dengan syarat di bawah naungan Departemen
Agama. Akhirnya hanya satu fakultas yang dinegerikan, yaitu Fakultas
Agama. Kemudian Fakultas Agama UII
berubah menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri). Di Jakarta dibuka
ADIA ( Akademi Dinas Ilmu Agama), yang pada Mei 1960 digabungkan dengan PTAIN
oleh Departemen Agama menjadilah IAIN yang berkedudukan di Yogya dan bercabang
di Jakarta. Setelah beberapa tahun Departemen Agama memisahkan IAIN menjadi dua
yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu IAIN Yogya dan IAIN Jakarta.
Sejalan dengan
perkembangannya, IAIN bertambah pesat dan melahirkan cabang-cabangnya di
pelbagai wilayah. Selain itu, perguruan tinggi swasta juga bermunculan di
antaranya UNJ, UM, UNISBA, dan UNISMA. Pada tahun 2002, IAIN Syarif
Hidayatullah berubah menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah
yang di dalamnya menyelenggarakan pendidikan selain fakultas-fakultas agama
-seperti Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Adab, dan Ilmu Humaniora, Fakultas Ushuluddin dan
Falsafah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Fakultas Dakwah dan Komunikasi- juga
membuka Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Sosal, Fakultas Sain dan
Tekhnologi, dan program pascasarjana. Juga sedang dirancang pendirian Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.[6]
3.
Bidang Ilmu Pengetahuan
Indonesia memiliki
banyak para ilmuwan-ilmuwan, namun penghargaan terhadap para ilmuwan tersebut
di Negara sendiri masih kurang diperhatikan, banyak para ilmuwan Indonesia
malah berkarir di Negara luar dikarenakan mereka lebih di hargai dan di
hormati, dengan latar belakang tersebut maka para ilmuwan di Indonesia
melakukan suatu konferensi yang menghasilkan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ( ICMI)
4. Bidang
Ekonomi
Dalam permasalahan ekonomi pemerintah membuat Bazis (badan
amil zakat infaq shodaqoh) kemudian dibentuk juga koperasi-koperasi umat dan
bank perkreditan rakyat, seperti NU mendirikan bank Nusuma dan Muhammadiyah
mendirikan bank Matahari. Selanjutnya berdiri lah bank islam pertama tanpa
bunga, yakni bank Muamalat.
Sejarah
bank syariah di Indonesia, pertama kali dipelopori
oleh Bank Muamalat Indonesia
yang berdiri pada tahun 1991. Bank ini pada awal berdirinya diprakarsai oleh
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta mendapat dukungan dari
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Pada
saat krisis moneter yang terjadi pada akhir tahun 1990, bank ini mengalami
kesulitan sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB
kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode
1999-sekarang.
5. Bidang
Politik dan Sosial
Organisasi islam
setelah kemerdekaan semakin berkembang terlihat dengan bermunculannya organisasi
kemasyarakatan baik yang ruang lingkupnya mikro maupun makro. Dengan
bermunculannya Ormas-Ormas Islam tersebut, Negara Indonesia zhahirnya telah
menampakkan kemayoritasan agama yang mayoritas agama yang dipeluk oleh warga
Indonesia adalah agama Islam. Banyak Ormas Islam yang tersebar di wilayah
Indonesia, diantaranya:
a)
Muhammadiyah
b)
NU
c)
Persis
d)
PKS
e)
MUI
f)
PUI
g)
Dll
Flash
back terhadap banyaknya
bermunculan organisasi politik maupun non politik berawal dari jatuhnya
pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan korup sehingga membawa harapan
munculnya pemerintahan pasca orde baru yang demokratis. Hal itu tercermin dari
kebebasan mendirikan partai politik. Tercatat ada 48 partai baru yang mengikuti
pemilu 1999. Termasuk di dalamnya partai Islam. Keadaan ini juga mempengaruhi
ulama untuk kembali aktif di dunia politik dengan terjun langsung untuk
memenangkan partai tertentu sesuai dengan posisinya. Seperti kampanye pemilu
1999 ada beberapa Ulama NU yang membela partai PKB.
Selain Ulama-Ulama NU , ulama yang
berasal dari Muhammadiyah dan generasi muda Masyumi yang turut andil dalam
pembentukan partai. Mereka ada yang bergabung dengan PAN dan PBB. Pendukung PAN
lebih banyak berasal dari Muhammadiyah,sedangkan PBB ingin membangkitkan
kembali perjuangan Masyumi. Para mahasiswa dan halqah kampus turut mendirikan
partai Islam , yaitu Partai Keadilan (belakangan PKS) yang menarik sebagian
ulama yang merupakan alumnus Timur Tengah.
Belakangan, dua partai , PKB dan PAN
menyatakan diri sebagai partai yang berasaskan Pancasila dan bersifat
nasionalis, tetapi basisnya adalah massa Islam. Kehadiran ulama dalam politik
seharusnya berdampak positif, dalam pengertian memberikan sumbangan bagi
terciptanya bangunan struktur politik yang bermoral, karena ulama adalah simbol
moral. Namun ketika Ulama sudah terpolarisasi sedemikian rupa, sehingga sering
antara seorang ulama dengan ulama lain saling berhadapan dan membela partainya
masing masing. Kondisi ini akan menimbulkan perpecahan dan dampaknya
membingungkan rakyat, sehingga akan memperlemah kekuatan umat Islam
sendiri yang akhirnya sering di manfaatkan oleh golongan partai lain[7]
6.
Bangunan
sejarah bercorak Islam
Setelah kemerdekaan sampai sekarang
banyak peninggalan-peninggalan bercorak Islam yang masih dapat kita jumpai
sampai saat ini diantarnya:
a) Mesjid Istiqlal
Pada tahun 1953 beberapa ulama
mencetuskan ide untuk mendirikan masjid megah yang akan menjadi kebanggaan
warga Jakarta sebagai ibukota dan juga rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Mereka adalah KH. Wahid Hasyim, Menteri Agama RI pertama, yang melontarkan ide
pembangunan masjid itu bersama-sama dengan H. Agus Salim, Anwar Tjokroaminoto
dan Ir. Sofwan beserta sekitar 200-an orang tokoh Islam pimpinan KH.
Taufiqorrahman. Ide itu kemudian diwujudkan dengan membentuk Yayasan Masjid
Istiqlal.
Pada tanggal 7 Desember 1954
didirikan yayasan Masjid Istiqlal yang diketuai oleh H. Tjokroaminoto untuk
mewujudkan ide pembangunan masjid nasional tersebut. Gedung Deca Park di Lapangan
Merdeka (kini Jalan Medan Merdeka Utara di Taman Museum Nasional), menjadi
saksi bisu atas dibentuknya Yayasan Masjid Istiqlal. Nama Istiqlal diambil
dari bahasa Arab yang berarti Merdeka sebagai simbol dari rasa syukur bangsa
Indonesia atas kemerdekaan yang diberikan oleh Allah SAW. Presiden pertama RI
Soekarno menyambut baik ide tersebut dan mendukung berdirinya yayasan masjid
Istiqlal dan kemudian membentuk Panitia Pembangunan Masjid Istiqlal (PPMI).[8]
Masjid Istiqlal
adalah masjid
negara Republik Indonesia yang terletak di pusat
ibukota Jakarta.
Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia
Tenggara.[2]
Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu,
Ir. Soekarno
di mana pemancangan batu pertama, sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid
Istiqlal dilakukan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 24 Agustus
1951. Arsitek Masjid
Istiqlal adalah Frederich Silaban, seorang Kristen
Protestan.[9]
Masih banyak peninggalan sejarah bercorak Islam yang tidak
bias pemakalah sebutkan satu persatu, mungkin satu contoh diatas yang hanya
bisa pemakalah paparkan.
DAFTAR PUSTAKA
Sunanto Musyrifah, Sejarah peradaban Islam Indonesia,
Jakarta : P.T. Raja Grafindo, 2005
Mansyur,
Ahmad Suryanegara, Api Sejarah 2, Bandung:
Salamadani, 2010
http://wokalcharles.blogspot.com/2012/06/perkembangan islam setelah kemerdekaan
diunduh pada hari senin tanggal 10 November 2014 jam 10 pagi
http://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Cendekiawan_Muslim_Indonesia diunduh pada hari jumat tanggal
15 November 2014
https://sites.google.com/site/muhammadrasuly/team-sponsors/sejarah-masjid-istiqlal-jakarta diunduh pada tanggal 20 Desember
2014
http://annahdhahmuslimahhidayatullah.blogspot.com/2012/01/perkembangan-seni-budaya-islam-dan.html
diunduh pada tanggal 23 November 2014
http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/12/25/28333/wahai-muslim-belajarlah-dengan-akhir-hidup-gus-dur-sesudah-di-baptis
diunduh pata tanggal 2 Desember 2014
[1]
http://wokalcharles.blogspot.com/2012/06/perkembangan-islam-setelah-kemerdekaan.html
[2]
Ahmad Mansyur Suryanegara, Api Sejarah 2, Bandung: Salamadani, 2010.hlm.529
[3]
http://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Cendekiawan_Muslim_Indonesia
[4]
Ahmad mansyur Suryanegara, Api sejarah, Bandung: Salamadani pustaka
semesta,2010 hlm.532
[5]
http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/12/25/28333/wahai-muslim-belajarlah-dengan-akhir-hidup-gus-dur-sesudah-di-baptis/
[6]
http://annahdhahmuslimahhidayatullah.blogspot.com/2012/01/perkembangan-seni-budaya-islam-dan.html
[7]
Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia,(Jakarta:
PT Raja Grapindo Persada,),hal.89-91
[9]
http://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_Istiqlal
0 comments:
Post a Comment